A: “Pak, saya ingin bekerja di perusahaan Bapak.”\r\n\r\nB: “Wah, tempat ini kurang tepat untuk Anda. Penyandang Disabilitas adalah urusan pemerintah, bukan urusan saya.”\r\n\r\nA: “Kalau saya seorang Penyandang Disabilitas, lantas kenapa? Apakah lantas saya tidak memiliki kemampuan bekerja?”\r\n\r\nPercakapan diatas, walaupun hanya sekedar ilustrasi namun cukup mewakili situasi saat ini. Muncullah ironi ini: sementara Penyandang Disabilitas diberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan hidup oleh pemerintah atau lembaga pelatihan lain, kondisi material dan jiwanya justru tidak digubris. Rupanya pelatihan keterampilan hidup untuk Penyandang Disabilitas hanya sekadar pemoles perhatian di tengah-tengah masyarakat. Proses pembentukan karakter dan keterampilan berdaya saing belum menjadi sebuah hal mendesak untuk diselami pemerintah atau lembaga pelatihan lain kepada Penyandang Disabilitas.\r\n\r\nSetiap individu berusia produktif, tidak terkecuali bagi Penyandang Disabiltas, memerlukan akses pekerjaan untuk pemenuhan penghidupan. Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia mencatat tenaga kerja Penyandang Disabilitas berjumlah 11 juta orang (http://menteri.depnakertrans.go.id). Sementara itu, estimasi International Labour Organization (ILO), 10% dari total penduduk Indonesia, yakni sekitar 24 juta orang, adalah Penyandang Disabilitas. Bila hitungan ini mendekati akurasi, ada sekitar 13 juta Penyandang Disabilitas yang harus bersaing dengan masyarakat non-disabilitas dalam meraih penghidupan lebih baik.\r\n\r\nBila menilik ketersediaan undang-undang, peraturan, dan pedoman untuk Penyandang Disabilitas, Indonesia sudah memiliki cukup banyak payung hukum. Dua utamanya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan, No. 13 Tahun 2003 dan PERDA DIY No. 4/2012. Saat ini, RUU Disabilitas masih dibahas oleh pemerintah.\r\n\r\nPertama, Undang-Undang Ketenagakerjaan, No. 13 Tahun 2003, Pasal 5, menyebutkan bahwa “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Kedua, khusus di Yogyakarta, ada PERDA DIY No. 4/2012, Pasal 99, tentang pemenuhan kuota 1% karyawan dari Penyandang Disabilitas bagi perusahaan daerah dan perusahaan swasta.\r\n\r\nDalam menggali permasalahan akses pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas, tampaknya kita perlu bersikap netral dan melihat dari bermacam-macam sudut pandang. Setidaknya, ada tiga posisi sudut pandang yang bisa kita kupas bersama-sama guna mengurangi ketegangan tumpah tindih kepentingan.\r\n\r\nSudut pandang pertama adalah pemerintah. Payung hukum yang sudah diolah dengan baik tidak akan berdampak baik bagi mereka yang dilindunginya jika tidak ada pengawasan ketat dalam pelaksanaannya. Bursa Kerja di Indonesia, yang turut menampung kepentingan Penyandang Disabilitas, baru pertama kali diselenggarakan pada Desember tahun lalu. Padahal sudah 10 tahun sejak UU Ketenagakerjaan disahkan. Sementara itu, di Yogyakarta, sebagian besar pemberi kerja belum menerapkan PERDA DIY. Masih ada sikap eksklusif atau non-inklusif terhadap Penyandang Disabilitas.\r\n\r\nDari dialog bersama Penyandang Disabilitas beberapa bulan lalu, beberapa teman menyebutkan, perhatian pemerintah terhadap Penyandang Disabilitas sudah ada melalui pelatihan-pelatihan keterampilan. Akan tetapi, pelatihan tersebut, selain terlalu dikotak-kotakkan sesuai dengan jenis disabilitas, juga kurang memiliki daya saing di masyarakat.\r\n\r\nMelirik negara tetangga, pemerintah Singapura menghendaki negaranya dipandang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dengan memberikan peluang untuk berkembang dan menjadi anggota masyarakat yang utuh dan berkontribusi. Visi ini diterapkan dalam pembangunan tempat-tempat keterampilan (workshelter) bagi Penyandang Disabilitas dan kursus peningkatan keterampilan (Singapore Workforce Skills Qualification Courses) bagi mereka yang tertarik bekerja di dunia kerja sebenarnya. Selain itu, mereka menyusun program Open Door Fund untuk mendorong pemberi kerja menciptakan peluang bagi Penyandang Disabilitas melalui mendesain ulang pekerjaan, memodifikasi tempat kerja, dan menyediakan magang berbayar.\r\n\r\nSudut pandang kedua adalah pemberi kerja. Pemberi kerja yang masih belum terakses tentu saja belum merasa perlu merekrut tenaga kerja Penyandang Disabilitas jika pengawasan hukum masih lemah. Selain itu, mereka tentunya tidak ingin dipusingkan oleh pembengkakan biaya yang ditimbulkan untuk mempersiapkan sarana fisik dan non-fisik untuk menjamin aksesibiltas karyawan penyandang disabilitas.\r\n\r\nBila ketiadaan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di perusahaan adalah karena kebingungan manajemen untuk mempersiapkan lingkungan yang aksesibel, maka kita perlu menerapkan cara-cara yang dilakukan oleh Viet Hung Factory. Mengutip dari Newsletter Better Work for Vietnam, prosentase tenaga kerja Penyandang Disabilitas di Viet Hung sebesar 3% dari keseluruhan pegawai. Manajemen Viet Hung berkomitmen penuh untuk mempelajari lingkungan yang aksesibel, menyediakan alat-alat pekerjaan yang sesuai dengan jenis disabilitas, menyediakan ruang untuk aktivitas mereka, dan memastikan kondisi kesehatan mereka. Mereka mendirikan “Sailing Through” guna berdialog bersama Penyandang Disabilitas terkait pengenalan dunia disabilitas lebih dalam lagi, perumusan kebijakan perusahaan yang aksesibel, dan pelatihan penunjang keterampilan.\r\n\r\nSudut pandang ketiga adalah pribadi Penyandang Disabilitas. Dari dialog bersama, teman-teman Penyandang Disabilitas menyampaikan, hal terpenting bagi setiap manusia termasuk Penyandang Disabilitas, adalah psikologis, yakni membangun kesadaran untuk menjadi pribadi lebih baik lagi.\r\n\r\nSebuah pengamatan yang dilakukan oleh pemerintah Singapura memperkuat pernyataan di atas. Hasil pengamatan tersebut menyebutkan, ada tiga faktor penyebab sedikitnya ketersediaan pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas. Pertama, Penyandang Disabilitas memiliki sedikit keterampilan yang spesifik untuk bekerja di dunia industri. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakcukupan persiapan pendidikan atau keterampilan. Kedua, pemberi kerja belum sepenuhnya mampu menciptakan pekerjaan dan lingkungan kerja aksesibel. Ketiga, Penyandang Disabilitas, secara psikologis, belum siap menerima pekerjaan yang sudah tersedia. Isu ini terkait dengan gambaran pribadi Penyandang Disabilitas dan harapan akan adanya lingkungan kerja yang 100% aksesibel.\r\n

Dari ketiga sudut pandang ini, tampaknya sudah jelas bahwa masing-masing memiliki peran, baik pemerintah, pemberi kerja, dan Penyandang Disabilitas. Peran-peran ini tidak terpisahkan, menyatu dan utuh dalam satu rantai yang sebenarnya bisa bersimbiosis mutualisme. Diantara ketiga peran itu, ada LSM yang bisa memposisikan entitasnya dalam menjalankan peran kedua atau ketiga, sekaligus mendorong pengarusutamaan perlindungan dan penjaminan hak-hak Penyandang Disabilitas demi dunia yang lebih inklusif dan tanpa diskiminasi.